AMBON,GlobalMaluku.id- Salah satu garda terdepan dalam penanganan Stunting di pedesaan adalah kader TP-PKK dan Posyandu melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kader.
“Mereka harus memahami apa itu Stunting dan cara penanganannya, sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih belum memahami tentang Stunting. Olehnya itu, peningkatan kapasitas SDM kedua kader ini perlu ditingkatkan ” demikian hal ini disampaikan Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku, di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kamis, (26/1/2023).
Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut sebaiknya disisipkan dalam program kerja prioritas TP-PKK Maluku dan pemerintah daerah untuk mendukung pemerintah pusat yang lebih dulu telah menetapkan Stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Setelah pertemuan hari ini, kedepan kita lakukan Rakor di kabupaten/kota dan hal ini akan menjadi penekanan agar kader-kader TP-PKK dan posyandu di kabupaten/kota sampai di kecamatan dan desa mesti kita bekali. Caranya seperti apa, kita akan sinergikan dengan para pimpinan OPD terkait,” jelas Widya.
Ia menilai, saran tentang peningkatan kapasitas yang ia utarakan ini sangat relevan dengan hasil kunjungan TP-PKK Provinsi Maluku ke kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir. Hasil itu menunjukkan, bila mayoritas kader posyandu masih belum memahami apa itu Stunting.
“Setiap kali kita turun ke desa, saya langsung mengobrol dengan kader posyandu. Saya tanya apa itu Stunting, mereka masih bingung karena belum paham. Padahal tim kesehatan telah mensosialisasikan tentang Stunting dan cara penanganannya. Saya ingin, apa yang sudah kita buat di provinsi, nantinya ditiru kabupaten/kota. Apa sasaran kita tahun lalu? diharapkan dapat tercapai. Dan kedepan, harus ada pola baru, target baru, inovasi baru, sehigga target angka prevalensi stunting 14 persen oleh pemerintah di tahun 2024 tercapai,” tandas Widya.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh mengatakan, peningkatan kapasitas yang disarankan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku sudah sesuai Rancangan Strategis. Dengan begitu, kader posyandu dan TP-PKK sebaiknya harus ada di bawah satu kelembagaan yaitu Pokjanal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
“Fungsi dari Pokjanal ini untuk mengawasi pelayanan di Posyandu. Sebagai penggerak dari Posyandu adalah kader. Nah kader ini yang harus ditingkatkan kapasitasnya,” jelas Pontoh.
Terkait kurangnya pemahaman kader posyandu maupun TP PKK dalam memaksimalkan perannya dalam penanganan stunting, Pontoh akui, akibat kelembagaan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelatihan yang dilaksanakan dinas kesehatan baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota maupun desa tidak berjalan maksimal.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku ini dihadiri di as/i stansi terkait, yskni, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer, Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailossa, Kadis Kesehatan, dr. Zulkarnaen, Kadis Lingkungan Hidup, R. Syiauta, Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan, Erawan Asikin dan beberapa perwakilan pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku terkait lainnya.
