AMBON – Polemik operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di empat Puskesmas Kota Ambon akhirnya mendapat penjelasan resmi. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kesehatan membantah berbagai informasi yang beredar di publik, mulai dari nilai anggaran yang disebut mencapai Rp7 miliar hingga dugaan adanya persoalan dalam proses pengadaan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Norimana, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, anggaran untuk pengadaan dan pemasangan PLTS di empat Puskesmas—Poka, Tawiri, Air Besar, dan Air Salobar—hanya sebesar Rp3,6 miliar, bukan Rp7 miliar seperti yang ramai diberitakan.
“Angka Rp7 miliar itu merupakan anggaran untuk delapan puskesmas. Sedangkan empat puskesmas yang saat ini menjadi perhatian publik hanya menelan biaya Rp3,6 miliar. Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog atau e-purchasing sesuai ketentuan,” ujar Norimana kepada Tim Media Center, Sabtu (25/7/2026).
Ia menambahkan, proyek tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
PLTS Bukan Pengganti Listrik PLN
Norimana menjelaskan, masyarakat perlu memahami fungsi utama PLTS yang dipasang di Puskesmas. Sistem tersebut bukan untuk menggantikan seluruh kebutuhan listrik Puskesmas, melainkan sebagai sumber listrik cadangan ketika terjadi pemadaman dari PLN.
Prioritas penggunaan daya cadangan itu diperuntukkan bagi fasilitas-fasilitas vital, seperti cold chain penyimpanan vaksin, ruang laboratorium, hingga ruang farmasi yang membutuhkan kestabilan suhu agar kualitas vaksin dan obat-obatan tetap terjaga.
“PLTS memang dirancang untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan pada fasilitas-fasilitas yang sangat penting ketika listrik PLN padam,” jelasnya.
Baterai Rusak Akibat Overload, Bukan Kualitas Buruk
Menjawab isu mengenai kerusakan baterai, Kadinkes menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kualitas baterai yang rendah, melainkan karena sistem menerima beban listrik yang melebihi kapasitas (overload).
Menurutnya, instalasi kelistrikan di sejumlah Puskesmas belum sepenuhnya dipisahkan berdasarkan pembagian beban. Akibatnya, saat listrik PLN padam, terlalu banyak peralatan otomatis menggunakan daya dari PLTS sehingga kapasitas sistem terlampaui.
“Ini murni persoalan teknis operasional. Karena itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan,” tegas Norimana.
Masih Garansi Hingga 2027, Perbaikan Ditanggung Penyedia
Kabar baiknya, seluruh sistem PLTS tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan atau garansi selama dua tahun hingga 2027. Artinya, setiap kerusakan maupun kendala teknis menjadi tanggung jawab pihak penyedia dan tidak membebani APBD Kota Ambon.
Norimana mengungkapkan, seluruh kerusakan telah dilaporkan kepada pihak penyedia. Keterlambatan perbaikan yang sempat terjadi disebabkan proses pengadaan dan pengiriman suku cadang yang dibutuhkan.
“Saat ini proses perbaikan sedang berlangsung. Kami optimistis sistem PLTS akan kembali berfungsi maksimal untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.
Minta Informasi Diverifikasi Sebelum Dipublikasikan
Menutup keterangannya, Norimana mengapresiasi fungsi kontrol masyarakat dan media terhadap jalannya program pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik terlebih dahulu diverifikasi secara menyeluruh agar tidak memunculkan persepsi yang keliru.
“Kami tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang terpenting, seluruh fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
