MASOHI — Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kembali mendapat sorotan positif dari DPRD. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, intervensi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dinilai menjadi salah satu peluang penting untuk mempercepat pembangunan konektivitas di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto, mengatakan hasil evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunjukkan adanya dukungan anggaran pembangunan dalam jumlah besar yang masuk ke Maluku Tengah melalui pemerintah pusat.
Evaluasi tersebut dilakukan Komisi III DPRD bersama Dinas PUPR Maluku Tengah pada Kamis (30/7/2026), dengan membahas berbagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini diperoleh daerah.
Syahbudin menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat.
“Anggaran yang masuk ke Maluku Tengah saat ini cukup besar. Ini tentu merupakan hasil kerja dan kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi sehingga kebutuhan pembangunan di daerah mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah IJD di kawasan Banda Naira, Kepulauan Banda.
Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menyatakan akan menangani peningkatan jalan di Banda Neira sepanjang 12,65 kilometer melalui Program IJD Tahun Anggaran 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, distribusi komoditas dan sektor pariwisata di kawasan tersebut.
Selain Banda Naira, dukungan pembangunan melalui skema IJD juga menyasar sejumlah wilayah lain di Maluku Tengah, termasuk kawasan TNS serta ruas jalan Haria Bawah dan Haria Atas di Pulau Saparua.
Syahbudin menyebut penyelesaian pembangunan jalan di sejumlah ruas tersebut menjadi bukti bahwa intervensi anggaran pusat dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas antarkawasan.
Bagi DPRD, dukungan tersebut menjadi semakin penting karena kemampuan APBD daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai pembangunan jalan dalam skala besar.
Bahkan, menurut Syahbudin, nilai dukungan melalui IJD yang diperoleh Maluku Tengah telah melampaui pagu anggaran Dinas PUPR yang bersumber dari APBD.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu sulit membiayai pembangunan jalan dengan skala seperti ini. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat penting,” katanya.
Banda Naira dan Masa Depan Infrastruktur Malteng
Selain pembangunan jalan, pengembangan infrastruktur di Banda Naira juga mulai diarahkan pada kebutuhan konektivitas yang lebih besar.
Dalam evaluasi tersebut, rencana pengembangan Bandara Banda Naira turut menjadi perhatian. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun, termasuk pembangunan landasan pacu dengan panjang kurang lebih dua kilometer.
Bagi DPRD Maluku Tengah, rencana tersebut memperlihatkan bahwa Banda Naira memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai kawasan sejarah dan pariwisata, tetapi juga sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur untuk membuka potensi ekonomi masyarakat.
Masuknya anggaran pusat dalam jumlah besar diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. DPRD mendorong agar pembangunan tersebut diikuti peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, kemudahan mobilitas, serta terbukanya akses terhadap pusat-pusat produksi dan destinasi wisata.
Program IJD sendiri secara nasional memang diarahkan untuk meningkatkan kemantapan dan konektivitas jalan daerah, termasuk memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses menuju kawasan produksi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Syahbudin menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang memperoleh dukungan pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus terus dipertahankan agar peluang mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan semakin terbuka.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang sudah berhasil diperoleh ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur harus berdampak pada konektivitas, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran pusat yang terus mengalir, Maluku Tengah kini memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pembenahan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan akses dan konektivitas.
DPRD berharap kolaborasi lintas pemerintahan tersebut dapat menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, sehingga keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi hambatan untuk menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
