AMBON, GlobalMaluku.id – Pemerintah Kota Ambon resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun depan.
Dalam penyampaiannya di rapat paripurna DPRD, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Wali Kota, tantangan ekonomi dunia yang masih dinamis menuntut pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih kreatif menggali potensi pendapatan yang sah sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD harus dibarengi dengan penguatan investasi, pemberdayaan pelaku UMKM, pengembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengejar target pendapatan, Pemerintah Kota Ambon juga akan memastikan setiap program yang dibiayai APBD 2027 benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dasar, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.
Wali Kota menambahkan, penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan APBD agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan nasional, dan kebutuhan riil masyarakat Kota Ambon.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD 2027 yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif, Ambon diharapkan memiliki ketahanan fiskal yang semakin kuat serta mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
