AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengajak seluruh raja dan kepala pemerintahan negeri adat memperkuat peran Latupati dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan konflik adat, serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
Ajakan tersebut disampaikan Lewerissa saat membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa Mubes IV Latupati Maluku menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kepengurusan, memperkuat kelembagaan, serta menegaskan kembali tanggung jawab para pemimpin adat terhadap negeri dan masyarakat yang dipimpinnya.
Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan maupun pilihan dalam musyawarah tidak menjadi pemicu perpecahan di antara para pemimpin adat.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegas Lewerissa.
Sebagai Upulatu Maluku, ia juga meminta para raja dan kepala pemerintahan negeri adat agar senantiasa dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam kehidupan dan pembangunan negeri.
Menurutnya, kehormatan seorang raja tidak semata-mata ditentukan oleh gelar atau kedudukan adat, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.
Dorong Penyelesaian Konflik Batas Petuanan
Salah satu perhatian utama Gubernur adalah persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Maluku.
Lewerissa meminta Latupati Maluku mengambil peran aktif sebagai fasilitator dalam penyelesaian persoalan tersebut melalui dialog, keterbukaan, dan pendekatan yang mengedepankan kebijaksanaan.
Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Latupati memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan sosial antarnegeri agar persoalan adat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat.
Perkuat Kesiapsiagaan Bencana
Selain persoalan adat, Lewerissa mengingatkan pentingnya peran para pemimpin negeri dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, ia mengajak Latupati mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Keterlibatan pemimpin adat dinilai penting karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan informasi serta menggerakkan partisipasi warga dalam upaya mitigasi bencana.
Dukung Agenda Strategis Pembangunan Maluku
Dalam bidang pembangunan, Lewerissa turut mengajak para pemimpin adat mendukung sejumlah agenda strategis daerah, di antaranya perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap dukungan Latupati dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat sehingga berbagai program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di negeri-negeri.
Lewerissa menegaskan, pembangunan Maluku harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat setempat.
Dengan demikian, Mubes IV Latupati Maluku diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi dan penguatan organisasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan adat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan berkontribusi bagi kemajuan Maluku.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Ketua dan pengurus Latupati Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, serta para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah besar.
