JAKARTA,GlobalMaluku.ID | Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan. Tak ingin warga di pulau-pulau terluar terus menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk membenahi infrastruktur kesehatan di Maluku.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi resmi bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Lewerissa secara khusus mengusulkan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Maluku serta rehabilitasi 141 Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Seluruh program tersebut diharapkan mendapat dukungan pembiayaan pemerintah pusat untuk direalisasikan mulai tahun 2027.
Menurut Gubernur, pembenahan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan mendesak yang harus menjadi perhatian bersama, mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah pelayanan yang tersebar dan memiliki tantangan geografis tersendiri.
RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas, kualitas fasilitas, serta kemampuan memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat.
Pemprov Maluku juga telah mempertimbangkan optimalisasi peran RSUD dr. Haulussy dengan dukungan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Dengan jarak tempuh sekitar 20 menit antara kedua rumah sakit, pengembangan layanan diharapkan lebih efektif, tidak tumpang tindih, serta ditunjang ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.
Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Lewerissa.
Tidak hanya rumah sakit rujukan, perhatian Gubernur juga diarahkan pada kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam audiensi tersebut, ia turut mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 Puskesmas di seluruh Maluku.
Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, dari 141 Puskesmas tersebut, sebanyak 62 unit mengalami kerusakan ringan, 38 unit rusak sedang, dan 41 unit berada dalam kondisi rusak berat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas rumah sakit.
Bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil, keberadaan Puskesmas dengan bangunan serta sarana prasarana yang memadai menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa dukungan fasilitas yang layak, pemerataan pelayanan kesehatan akan sulit diwujudkan.
Karena itu, Pemprov Maluku menilai rehabilitasi Puskesmas harus berjalan seiring dengan pembenahan rumah sakit rujukan. Penguatan kedua fasilitas tersebut diharapkan mampu membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Melalui audiensi dengan Kementerian Kesehatan, Lewerissa berharap pemerintah pusat memberikan perhatian dan dukungan konkret terhadap kebutuhan infrastruktur kesehatan di Maluku, mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas dibandingkan besarnya kebutuhan pembangunan.
Jika usulan tersebut mendapat dukungan dan direalisasikan, renovasi RSUD dr. M. Haulussy serta rehabilitasi 141 Puskesmas akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan di Bumi Raja-Raja.
Pemprov Maluku menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan setiap warga, baik yang tinggal di pulau besar maupun pulau-pulau terluar, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas.
