GlobalMaluku.ID, Ambon – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Mitra,diantranya,Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah Maluku, GM ASDP Maluku, Direktur PD Panca Karya dan Dirut Dok dan Perkapalan Wayame Ambon, dalam rangka membicarakan jalur lalu lintas Fery, rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi III DPRD Provinsi Maluku. Karang Panjang, Senin (13/01/2025).
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, SH, menjelaskan kepada Wartawan “Rapat yang kami lakukan tadi bersama mitra untuk membahas jalur-jalur angkutan darat dan transportasi laut khususnya Fery, baik yang dimiliki Paca Karya maupun ASDP. Alhamdulillah, semua jalur terisi dengan baik.
“Ada jalur-jalur baru yang nantinya akan ditenderkan oleh kementerian khusus lewat balai jalan dan ini fasilitas penunjang berupa kapal yang belum dipenuhi, akan kita cakapkan lebih detail di ASDP pusat dalam penyampaian aspirasi bersama GM ASDP yang beroperasi di Maluku. Itu yang kita siasati untuk kemudian penambahan dan kita maksimalkan agar seluruh jalur terpenuhi,” Ujar Mumin.
Mumin Menambahkan, “Untuk jalur-jalur ini mekanismenya tersendiri pada kementerian perhubungan, sehingga memang tidak bisa ditentukan sendiri tetapi harus tapi harus dikordinasikan oleh kementerian teknis, dalam hal ini adalah ASDP dan balai perhubungan darat,” ungkapnya.
Harapannya, “Pertama, fasilitas penunjang berupa kapal atau armada itu harus diperbaiki dan disiapkan semuanya, sehingga kebutuhan dalam penggunaan armada itu, masyarakat harus mengalami kenyamanan terutama fasilitas penunjang armada,”
“Kedua, kita berharap agar tidak ada lagi alasan teknis, tetapi semuanya terpenuhi di seluruh jalur, sehingga pergerakan orang dan barang betul-betul normal dan terkoneksi secara menyeluruh,” Pungkas Mumin
Ia menjelaskan, “Wilayah kita ini pulau-pulau, geografis kepulauan itulah yang kemudian wilayah-wilayah yang belum terpenuhi tetapi secara ekonomi dan pergerakan orang itu ditingkatkan,”maka kita supporting kepada Panca Karya dan ASDP sebagai dua lembaga bisnis yang bergerak di sektor perhubungan laut dan darat ini dapat mengisi, agar apa yang menjadi harapan pergerakan orang dan barang itu betul-betul normal, Beber Mumin.
Mumin Mengatakan, “Memang ada kendala pada armada, kendala inilah yang akan komisi III bersama dengan stakeholder dalam hal ini Panca Karya dan ASDP agar kita bicarakan bersama di institusi yang memiliki kewenangan lebih tinggi yaitu Kementerian dan ASDP pusat.
“Ada sebelas kapal yang skarang beroperasi di Maluku, dan kita berupaya maksimal agar penambahan atau pergantian kapal baru, itu yang kita lakukan” Tutup Mumin. (VR)
