MASOHI, Global Maluku.ID | Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammat Marasabessy mengaku ditugaskan khusus oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempercepat penyelesaian bentrok antara warga Negeri Kariuw dengan Warga Dusun Ori dan Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku.
Diketahui, bentrok antar warga negeri bertetangga ini terjadi pada 25 Januari 2022 lalu dan mengakibatkan korban jiwa serta harta benda. Ratusan rumah warga Negeri Kariuw terbakar mengakibatkan warga terpaksa mengungsi ke negeri tetangga.
Saat ini, pemerintah tengah mendesain upaya pemulangan warga Negeri Kariuw dengan membangun kembali rumah-rumah yang terbakar. Pemerintah tuga tengah melakukan penetapan batas wilayah negeri bertetangga ini. Namun, belakangan, malah muncul kelompok warga yang menolak warga Kariuw kembali mendiami lokasi perumahan mereka terdahulu.
“Dua hal yang dititipkan mendagri kepada saya untuk diselesaikan. Pertama adalah penyelesaian bentrok antar warga Negeri Kariuw dengan warga Dusun Ory dan Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku,” Kata penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhammat Marasabessy, kepada perwakilan Organisasi Kepemudaan dan organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Maluku Tengah,
Sabtu (17/9) di Baileo Soekarno, Masohi.
Penyampaian Marasabessy ini merespon desakan sejumlah OKP agar pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan bentrok antar warga dua negeri bertetangga ini. Dan, warga Negeri Kariuw dapat kembali menjalani hidup normal bersama keluarga mereka.
“Menindak lanjuti arahan mendagri itu, secepatnya akan kita bentuk tim percepatan penyelesaian bentok Kariuw. Diharapkan, elemen pemuda juga bisa turut ambil bagian dalam tim,” seru Marasabessy.
“Kedua, masalah honorer di daerah. Dua masalah ini akan jadi vokus kita untuk segera dapat ditindak lanjuti,” sambung Mantan Kadis PU Provinsi Maluku ini.
Sebelumnya, sejumlah OKP mempertanyakan ketersediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayah pegunungan Kecamatan Seram utara. Pada sejumlah wilayah di maksud, satu sekolah kerap hanya diisi oleh satu orang tenaga guru yang berstatus ASN dan sisanya diisi oleh tenaga honorer.
Khusus terkait tenaga guru honorer, mesk8 menjalankan beban tugas yang besar, tunjangan yang diterima sangat minim.
“Jadi, bersama sekda, Kadis Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kita akan melakukan pendataan tenaga honorer. Akan dipikirkan untuk pengangkatan mereka menjadi ASN,” ikrar Marasabessy.
