Home / Berita

Selasa, 11 Agustus 2026 - 21:27 WIB

Wali Kota Ambon: Kritik Pemerintah Boleh, Tapi Jangan Caci Maki

AMBON – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengingatkan generasi muda dan mahasiswa agar tidak kehilangan etika ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Menurut Wattimena, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, serta cara yang tepat—bukan melalui cacian, makian, provokasi, atau penghakiman sepihak.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka Dialog Kebangsaan bertajuk “Bacarita Kota Ambon Voor Ambon Pung Bae” yang digelar di Santika Hotel Ambon, Selasa (11/8/2026).

Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, jajaran Forkopimda, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Pol. Andreas S. Nugroho, para raja, kepala desa, tokoh masyarakat, mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat.

Kritik Jangan Berubah Menjadi Caci Maki

Wattimena menegaskan, pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, menurutnya, kritik dari masyarakat dan generasi muda dibutuhkan untuk mengingatkan pemerintah ketika pelayanan maupun kinerja belum berjalan maksimal.

Namun, ia meminta kritik tersebut disampaikan dengan etika.

“Kalau pemimpin di kota atau provinsi ini kerjanya belum maksimal, ingatkan, tapi ingatkan dengan etis, dengan beretika, bukan dengan mencaci maki.”

Ia juga menilai intervensi maupun interupsi terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Persoalannya adalah bagaimana kritik tersebut disampaikan secara tepat dan bertanggung jawab.

“Tidak ada yang bilang adik-adik harus sembunyikan hal yang salah. Tidak. Ungkapkan dengan data dan fakta,” tegasnya.

Baca Juga  Wattimena Berpamitan Pada Seluruh ASN, Dan Ini Harapannya

Jangan Menghakimi Sebelum Ada Kepastian

Wali Kota juga menyoroti derasnya arus informasi di era digital yang memungkinkan sebuah informasi menyebar luas dalam waktu singkat.

Menurut dia, transparansi harus berjalan beriringan dengan kebenaran fakta. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini publik yang kemudian berujung pada penghakiman terhadap seseorang.

Ia meminta generasi muda tidak sekadar membangun opini, tetapi memastikan setiap kritik memiliki dasar yang kuat.

“Jangan dimainkan di publik lalu menjustifikasi orang yang belum tentu bersalah. Kalau salah, proses. Tapi jangan yang tidak salah diproses, sampai pemerintah atau aparat pusing buat klarifikasi sana-sini dan tidak ada waktu buat bekerja dengan baik,” ujarnya.

Ambon Dibangun dengan Kebersamaan

Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga mengingatkan bahwa Kota Ambon merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi.

Hampir seluruh suku, agama dan etnis ada di Kota Ambon. Karena itu, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun kota, bukan justru menjadi sumber perpecahan.

“Ambon ini kota kecil, tapi memiliki keberagaman yang luar biasa. Hampir seluruh suku, agama, dan etnis ada di sini. Keberagaman ini butuh sentuhan bersama agar menjadi modal kuat pembangunan, bukan faktor penghambat,” katanya.

Ia mengibaratkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota seperti sebuah orkestra. Pemerintah bertugas menjaga ritme dan harmoni, sementara setiap elemen masyarakat memiliki peran masing-masing.

Baca Juga  Mengenal Sosok AKBP Dennie Andreas Dharmawan Kapolres SBB Dalam Usianya Yang Ke-45 Tahun

Harmoni, kata Wattimena, tidak akan tercipta jika setiap pihak hanya ingin menonjolkan ego tanpa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Jangan Jadi Beban Sejarah

Menjelang usia Kota Ambon yang akan memasuki usia 451 tahun, Wattimena mengajak generasi muda menjadikan sejarah perjuangan para pahlawan Maluku sebagai sumber inspirasi untuk berkarya.

Menurutnya, generasi saat ini bukan hanya pewaris sejarah, tetapi juga menjadi pelaku yang menentukan arah masa depan kota.

“Masa lalu mesti jadi semangat, masa kini mesti jadi tanda bahwa kita adalah pelaku-pelaku sejarah. Saya selalu bilang, kalau tidak bisa jadi pelaku sejarah yang baik untuk kota ini, jangan jadi beban sejarah dengan bikin rusak atau provokasi,” tandasnya.

Ia juga meminta para raja dan kepala desa menjalankan tugas pokok dan fungsi secara nyata, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Dialog Kebangsaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan deklarasi perdamaian yang dipimpin Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, dan diikuti seluruh peserta.

Forum dilanjutkan dengan dialog interaktif yang menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Sekretaris Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Melalui forum tersebut, Pemkot Ambon berharap lahir kesamaan cara pandang di antara pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga untuk menjaga persatuan serta bersama-sama membangun Ambon Manise.

Share :

Baca Juga

Berita

18 Finalis Duta Genre Maluku 2026 Ditegaskan: Remaja Penentu Bonus atau Bencana Demografi

Berita

Wagub Vanath Turun Langsung ke RSUD Haulussy, Akui Masih Ada Kekurangan dan Janji Pembenahan

Berita

44 Tahun FPIK Unpatti, Dari Kampus Kelautan Menuju Dampak Nyata bagi Maluku

Berita

Mesin Perahu Rusak, Lewerissa Perjuangkan Bantuan untuk Nelayan Dusun Seri

Berita

Pemuda Samasuru Soroti Pengalihan Dapodik, Minta Pemprov Tunduk pada Putusan MK

Berita

10 Negeri Adat Tehoru Tanam Tiang Sasi di DPRD Malteng, Tegaskan Penolakan PAL HPK

Berita

Wali Kota Ambon Akan Terima Penghargaan di HUT ke-15 KompasTV

Berita

Soal Kursi Raja-Raja di HUT Ambon, Pemkot Tegaskan: Ini Acara Pemerintahan, Bukan Acara Adat