AMBON-Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Welhelm Daniel Kurnala, SH, M.Si setelah kembali dari melaksanakan tugas fungsi Pengawasan pada sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, mengantongi beberapa persoalan dilapangan, salah satunya adalah persoalan Pendidikan. Selasa, (20/05/2025)
Di ruang komisi IV, kepada wartawan Kurnala menjelaskan, ”Terkait tugas pengawasan kita di sebelas kabupaten/kota tentunya ada beberapa OPD, yang menjadi catatan penting terkait dengan masalah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi perhatian serius kita semua, kalau kita berbicara tentang pendidikan tentunya kita temukan banyak masalah di lapangan,”
Lanjutnya, ”beberapa temuan kita terkait dengan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru, kemudian terkait kekurangan-kekurangan pada sarana fisik, dan juga terkait dengan adanya guru-guru yang honorer itu sudah tidak bisa dipakai lagi. sehingga berdampak pada pendidikan ke depan. ini menjadi perhatian khusus buat kita bersama, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sehingga masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan, perlu di kaji lagi sebaik-baiknya,” tegas Kurnala
Kurnala menyampaikan ”banyak guru-guru honorer sekarang itu sudah di rumahkan sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, ada juga yang sudah lulus P3K sampai sekarang belum mendapatkan SK dan kejelasan terkait dengan P3K. Sehingga hal ini menjadi PR buat kita semua baik DPRD Provinsi maupun Pemerintah Daerah, apa kelanjutannya?, bagaiman tindaklanjut positif terhadap mereka terkait dengan pengangkatan definitif mereka,”
Tambahnya, ”kalau kita berbicara P3K tentunya itu ada jangka waktu, mereka diuji coba, lulus tapi kalau mereka tidak aktif itu menjadi catatan sehingga aturan memungkinkan apabila selama kurun waktu 5 tahun mereka tidak melakukan hal sesuai dengan tupoksi mereka maka itu menjadi catatan yang mana bisa dianulir untuk dirumahkan” tutur Politisi Perindo tersebut
”Kemudian banyak bangunan fisik di setiap kabupaten/kota itu bermasalah, kita temui banyak yang ada DAK dan DAU yang kerja juga benar tapi ada juga yang kerja tidak benar. Hal ini perlu kita sikapi dengan tegas,”
Sekretaris Komisi IV menegaskan Kepala-kepala Dinas sementara ini semua masih Plt juga nih, Plt demi Plt. Pertanyaannya siapa yang mesti bertanggungjawab terhadap anggaran tahun 2024 kemarin?, kalau Plt-nya diganti kemudian diganti lagi, pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab ?,. Semuanya pada bingung.
”kita kemarin turun pun tidak ada Kabid yang ikuti kita hanya Kepala Cabang (Kacab), proyek-proyek DAK DAU ini turun ke setiap kabupaten/kota, ada yang tidak diberitahukan kepada Kacab bahwa proyek DAK DAU ini ada, lalu pertanyaannya kalau tidak diberikan kepada Kacab informasi berapa jumlah proyek yang ada di situ, bagaimana fungsi kontrolnya dia sebagai Kacab,” ungkap Kurnala
Kurnala menjelaskan, ”Kacab itu adalah kepanjangan tangan dari Kepala Dinas yang ada di Provinsi, sehingga dia juga harus tahu tentang apa yang dilakukan oleh Provinsi pada kabupaten kota, namun yang kita temui dilapangan, Kacab tidak memegang arsip apapun, dia tidak tahu berapa jumlah proyek dan sebagainya, sehingga kita yang turun melakukan pengawasan, kita juga heran dan bertanya, sebagai Kacab kenapa anda tidak tahu?,
”persoalan tersebut kita temui di kota Tual, kabupaten Maluku Tengah juga ada, kabupaten MBD dan juga KKT,”
Terkait dengan temuan itu, Kurnala menyampaikan bahwa ”DAU kebanyakan terkait pagar-pagar kalau DAK itu terkait bangunan gedung fisik dengan pengadaan-pengadaannya. Kita belum membuat hasil resume dari pengawasan, jadi saya juga tidak bisa membuka satu demi satu karena banyak tentunya,”
”Yang pasti kita internal komisi akan membuat satu analisa terkait dengan pengawasan saat kita turun ke kabupaten/kota. Maka akan kita rangkum, tapi sementara kita juga tidak bisa katakan bahwa ini tidak bagus, itu tidak bagus dalam kategori bahwa mereka juga ada dalam tahapan pemeliharaan, jadi nanti ada pentahapan yang akan kita lakukan sehingga ada capaian-capaian maksimal yang kita mau kejar dalam hal ini.” Tutup Politisi Senior Partai Perindo tersebut.
