AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Maluku mendapat perhatian khusus dalam agenda pembangunan kawasan pesisir melalui Program Kampung Nelayan. Wilayah kepulauan ini dinilai memiliki potensi kelautan yang besar sekaligus menjadi salah satu kawasan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat memberikan kuliah umum di Aula Lantai II Gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (2/9/2026).
Zulkifli mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan Kampung Nelayan, yang akan diintegrasikan dengan penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi kelautan, ekonomi karbon biru (blue carbon), serta konsep desa tematik.
“Pemerintah pusat tengah menyiapkan serangkaian program strategis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong kemandirian pangan nasional,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, tingkat kesejahteraan nelayan saat ini masih perlu mendapat perhatian serius. Indeks kesejahteraan nelayan disebut berada pada angka 103, sementara indeks kesejahteraan petani padi telah mencapai 127.
Karena itu, pemerintah menargetkan indeks kesejahteraan nelayan dapat meningkat hingga 120 pada tahun mendatang melalui pengembangan konsep Kampung Nelayan.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas penunjang di kawasan Kampung Nelayan. Infrastruktur yang disiapkan antara lain balai lelang ikan, SPBU khusus nelayan, fasilitas pendukung industri perikanan hingga koperasi Kampung Nelayan.
Khusus wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar pemerintah memberikan perhatian lebih, terutama daerah yang memiliki potensi kelautan melimpah.
Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur menjadi sejumlah wilayah yang dipandang strategis dalam pengembangan program tersebut.
Kebijakan ini sejalan dengan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu program prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada 2026, pembangunan KNMP direncanakan tersebar di 1.269 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Blue Carbon Jadi Potensi Ekonomi Baru
Selain sektor perikanan, pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan potensi blue carbon atau karbon biru sebagai sumber pembiayaan baru bagi program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Zulkifli menyebut terdapat sekitar Rp22 triliun dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Namun, penyaluran dana tersebut membutuhkan mekanisme yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam merancang mekanisme pengelolaan dan penyaluran program.
“Kalau langsung ke masyarakat satu per satu sulit. Oleh karena itu, kolaborasi bersama kampus akan membuat kerja ini menjadi sangat produktif,” katanya.
Unpatti Didorong Jadi Mitra Strategis
Dalam pengembangan program di kawasan Indonesia Timur, Universitas Pattimura diharapkan mengambil peran penting melalui riset, inovasi teknologi tepat guna serta pendampingan kepada masyarakat.
Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan sektor swasta dinilai menjadi kunci agar program pembangunan kawasan pesisir tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong konsep Desa Tematik, yakni setiap desa dikembangkan berdasarkan potensi unggulan masing-masing, baik pertanian, perikanan maupun pariwisata.
Konsep tersebut diarahkan untuk menciptakan desa yang semakin mandiri secara pangan sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Sampah Jadi Perhatian
Di sisi lingkungan, pemerintah turut menaruh perhatian terhadap ancaman mikroplastik yang semakin serius di kawasan pesisir.
Pemilahan sampah sejak dari sumber menjadi salah satu langkah yang didorong. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dengan teknologi sederhana, sedangkan sampah anorganik seperti plastik diarahkan untuk diolah menggunakan teknologi berbasis riset menjadi produk bernilai tambah, termasuk bahan bangunan.
Bagi Maluku, program tersebut memiliki arti strategis mengingat karakter wilayah yang didominasi laut dan memiliki ribuan pulau dengan masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan.
Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional di sektor kelautan. Dua Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di Kabupaten Buru dan Kota Tual, sementara pembangunan kampung serupa direncanakan diperluas di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Dengan potensi laut yang besar, Maluku diharapkan tidak hanya menjadi wilayah pemasok komoditas perikanan, tetapi mampu bergerak menuju hilirisasi, peningkatan nilai tambah hasil laut dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh program tersebut memberikan dampak nyata.
“Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memajukan wilayah Maluku, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Zulkifli.
