JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID |Polemik peluang kerja bagi putera-puteri Maluku di Proyek Blok Migas Masela kembali mencuat. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, diminta tidak menjadikan persoalan tenaga kerja sebagai komoditas politik yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat Maluku.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy, saat menanggapi beredarnya informasi mengenai peluang kerja bagi putera-puteri asal Maluku dalam proyek strategis tersebut.
Menurut Freni, pemerintah harus memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap anak-anak Maluku, terutama masyarakat dari dua daerah yang terdampak langsung oleh pengembangan Blok Migas Masela, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
“Kemarin ada adik-adik kita yang aksi demo di Kantor Gubernur Maluku dan bertemu langsung dengan Gubernur. Kita berharap pemerintah provinsi mengambil jalan tengah agar rakyat tidak dikorbankan dalam kepentingan Migas Masela tersebut,” ungkap Freni di Hotel Cipta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Kuota Tenaga Kerja Belum Jelas
Freni mempertanyakan belum adanya kepastian yang jelas mengenai kuota tenaga kerja asal Maluku dalam proyek Migas Masela.
Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum duduk bersama untuk membicarakan secara tuntas masa depan anak-anak Maluku yang ingin memperoleh kesempatan bekerja dalam proyek tersebut.
“Kalau sampai sekarang informasi tentang kuota tenaga kerja ini belum dipastikan secara baik, maka saya menduga pemerintah kabupaten dan provinsi belum duduk semeja dan bicara secara tuntas nasib anak-anak Maluku dalam kepentingan Migas tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, Blok Migas Masela merupakan sumber daya yang berasal dari Maluku. Karena itu, negara dan pemerintah daerah dinilai harus memberikan penghargaan terhadap perjuangan masyarakat, mahasiswa serta tenaga kerja asal Maluku yang selama ini memperjuangkan kesempatan bagi putera daerah.
Kepala Daerah Diminta Berada di Depan
Freni meminta kepala daerah tidak hanya menjadi penonton dalam polemik tenaga kerja Blok Migas Masela. Menurutnya, kepala daerah harus berada bersama masyarakat untuk memperjuangkan kesempatan kerja bagi anak-anak Maluku.
“Kita minta pemda kabupaten dan provinsi untuk jangan mengelak. Bila perlu kepala daerah harus di depan bersama rakyat dalam satu perjuangan, yaitu untuk nasib anak-anak kita bekerja langsung di Proyek Migas Masela ini,” tegasnya.
Ia juga meminta mahasiswa tetap kritis dan ikut mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peluang kerja masyarakat Maluku.
“Kami minta juga agar mahasiswa harus kritis dan ikut menyuarakan jika kebijakan pemerintah merugikan tenaga kerja asal Maluku,” lanjutnya.
Jangan Lupakan Janji Pemerintah Pusat
Selain persoalan kuota tenaga kerja, Freni turut menyinggung sejumlah janji pemerintah pusat melalui SKK Migas yang disebut hingga kini belum terealisasi.
Ia mencontohkan rencana pembangunan balai latihan kerja, rumah sakit, dan asrama mahasiswa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno.
Menurut Freni, janji tersebut bahkan disebut telah dituangkan dalam dokumen resmi sehingga tidak seharusnya dilupakan begitu saja.
“Inikan janji-janji yang sudah pernah dibicarakan, bahkan ada dokumennya. Bagaimana mungkin bisa dengan mudah dilupakan? Ini ada dalam dokumen resmi, alih-alih bicara soal kuota tenaga kerja,” jelasnya.
DPRD Diminta Panggil Kepala Daerah
Untuk menyelesaikan polemik tersebut, Freni meminta DPRD mengambil peran dengan memanggil kepala daerah terkait untuk duduk bersama membicarakan persoalan yang berkembang.
Menurutnya, persoalan tenaga kerja dalam Proyek Migas Masela tidak boleh dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan tanpa kepastian bagi masyarakat.
Ia menilai diperlukan komunikasi terbuka antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, masyarakat, mahasiswa dan pihak terkait lainnya agar kepentingan tenaga kerja asal Maluku, khususnya dari daerah terdampak, dapat diperjuangkan secara transparan. (GM)
