LGLOBALMALUKU.ID, AMBON | Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong kemajuan Provinsi Maluku. Pembangunan daerah, menurutnya, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah kepulauan.
Penegasan tersebut disampaikan Hendrik dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).
Dalam pidatonya, Hendrik menyebut peringatan HUT ke-81 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun masa depan Maluku.
Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap para pendiri daerah harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini, bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Hendrik.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini berada dalam fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah dituntut menjalankan program secara selektif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Blok Masela dan Hilirisasi Jadi Penggerak Ekonomi
Hendrik menyoroti sejumlah proyek strategis yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Maluku, salah satunya pengembangan Blok Masela.
Ia menyebut peletakan batu pertama pembangunan kilang gas alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 sebagai momentum penting setelah proyek tersebut mengalami penundaan selama puluhan tahun.
“Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” ujarnya.
Selain Blok Masela, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH). Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas daerah, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Di sektor pertanian dan industri pengolahan, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan, terutama kelapa dan pala di Kabupaten Maluku Tengah. Nilai investasi yang disampaikan Gubernur mencapai sekitar Rp500 miliar untuk hilirisasi kelapa dan Rp140 miliar untuk pala.
Sementara itu, pengembangan usaha ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru disebut mencapai Rp544 miliar.
Hendrik menegaskan, Maluku harus bergerak dari pola ekonomi yang hanya menjual bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah. Daerah tempat komoditas rakyat diolah, industri tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan meningkat,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam pidatonya, Hendrik turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,22 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku pada 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin, dari 73,40 poin pada 2024.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Provinsi Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut, yakni sejak 2019 hingga 2025. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencapai 81,9 pada 2025.
Sementara itu, angka kemiskinan Maluku turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.
Meski demikian, Hendrik mengingatkan bahwa capaian statistik harus diikuti dengan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ia menyebut program pemerintah di bidang pemenuhan gizi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan harus terus diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pemaparannya, program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan anggaran Rp137,6 miliar dan sasaran 34.400 jiwa.
Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta direncanakan diperluas menjadi 14 titik di 11 kabupaten/kota.
Pemerintah juga mendorong penguatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe C di Kabupaten Buru dan peningkatan kapasitas rumah sakit di sejumlah daerah.
Persatuan dan Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Maluku
Di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap menjadi fondasi utama kemajuan Maluku.
Menurutnya, keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekuatan sosial yang harus dirawat bersama.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal, seperti Ale Rasa Beta Rasa, Pela Gandong, Masohi, Ain Ni Ain, Larvul Ngabal, Kalwedo, dan semangat Siwalima.
Nilai-nilai tersebut, katanya, mengajarkan pentingnya persaudaraan, gotong royong, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Kita boleh saja berbeda agama, suku, sub suku, bahasa ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah ‘orang basudara’ yang hidup di atas tanah yang sama, hidup di negeri warisan leluhur, dan yang sama-sama mewarisi semangat Siwalima,” tegasnya.
Hendrik juga mengajak DPRD, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan.
Ia mengakui masih terdapat target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang belum dapat diwujudkan secara maksimal. Karena itu, evaluasi dan kerja bersama diperlukan agar berbagai program dapat berjalan lebih efektif.
Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan sekaligus mempercepat pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di 11 kabupaten/kota.
Bagi Hendrik, Maluku hanya dapat bergerak maju apabila seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, membangun kolaborasi, dan menerjemahkan semangat kebersamaan menjadi kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat.
