GLOBALMALUKU.ID, AMBON | Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan serta mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik.
Menurut Lewerissa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Karena itu, berbagai masukan dari DPRD perlu menjadi bahan evaluasi serius agar program pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setelah melalui tahapan pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah mendengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, yang memuat berbagai catatan dan rekomendasi yang akan menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata Lewerissa.
Evaluasi Kinerja Jadi Kunci Perbaikan
Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pemerintahan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia mengakui bahwa tantangan pembangunan Maluku ke depan tidak ringan. Berbagai persoalan membutuhkan kerja keras, konsistensi kebijakan, serta komitmen bersama agar target pembangunan dapat dicapai secara berkelanjutan.
Meski demikian, Lewerissa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap optimistis dan menjadikan tantangan sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan akan semakin berat, tetapi saya optimis karena harapan akan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha, bekerja, dan berjuang bagi Maluku tercinta,” ujarnya.
Dua Agenda Anggaran Jadi Perhatian
Selain menyoroti evaluasi pelaksanaan APBD 2025, Lewerissa juga meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan dua agenda anggaran penting, yakni Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kedua agenda tersebut membutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD agar proses pembahasan berjalan efektif serta menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan.
Sinergi dalam perencanaan dan penganggaran dinilai penting untuk memastikan penggunaan sumber daya daerah dilakukan secara cermat, sesuai kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.
Atas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku.
Bangun Maluku Menuju Indonesia Emas 2045
Lebih jauh, Lewerissa menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah provinsi. Dukungan DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan transformasi pembangunan Maluku.
Ia berharap kemitraan antarlembaga terus diperkuat, baik dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, maupun pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya yakin dengan sinergitas dan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat di daerah ini kita akan mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan pembenahan pemerintahan dan pembangunan. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih efektif, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku.
