AMBON-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, oleh Gubernur Maluku berlangsung di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon. Senin (14/04/2025).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH,. LL.M menyampaikan penyampaian LKPJ Sebagai wujud atas pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Permendagri nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pemerintah daerah semestinya telah menyerahkan dokumen LKPJ ke DPRD Provinsi Maluku pada 24 Maret 2025, namun karena bertepatan dengan agenda hari libur keagamaan , reses anggota DPRD dan cuti bersama nasional, maka rapat paripurna dalam rangka penyerahan LKPJ Gubernur Maluku tahun 2024 baru dapat dilaksanakan hari ini.
Selanjutnya dokumen akan dibahas oleh DPRD, guna menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah provinsi Maluku, dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri.
Dokumen LKPJ yang disampaikan saat ini melaporkan kinerja pemerintahan pada masa sebelum saya dan Abdullah Vanath menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Namun subtansi hasil evaluasi, berupa perbaikan terhadap proses pembangunan pada tahun sebelumnya, tetap merupakan hal yang penting, sebagai masukan untuk proses perbaikan pembangunan saat ini, maupun masa mendatang.
Laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2024, merupakan tahun berakhir periodesasi RPJMD 2019-2024. Di awal kepemimpinan kami untuk periode 2025-2030 kedepan.
Tema pembangunan daerah tahun 2024 yakni pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan SDM dan konektivitas. Tema tersebut mengarahkan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan LKPJ ini juga menyajikan kondisi keuangan Provinsi Maluku pada tahun 2024 yang belum di audit oleh BPK, sehingga bersifat sementara.
Laporan keuangan yang telah diaudit akan disampaikan ke dewan dalam laporan pertanggung jawaban Gubernur pada akhir bulan Juni tahun ini.
Diharapkan evaluasi LKPJ tahun 2024 hendaknya dilakukan secara objektif dalam paradigma yang dilandasi semangat kemitraan, rekomendasi yang konstruktif dari anggota dewan, akan sangat bermakna untuk peningkatan kemajuan daerah di berbagai bidang pembangunan.
Hal-hal yang baik telah diimplementasi sebelumnya, dapat dilanjutkan. Sedangkan hal-hal yang belum dilakukan secara optimal dapat diperbaiki dan ditingkatkan oleh kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030.
Mengakhiri sambutannya, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar, hoax, isu-isu menyesatkan, isu-isu sara dan ujaran kebencian.
Mari tetap bersatu dalam bingkai orang Basudara. Potong di kuku, rasa di daging, Ale rasa Beta rasa, sagu salempeng di bagi dua. Tutup Gubernur Maluku dalam Sambutanya. (GM-VR)
