JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut ditunjukkan melalui audiensi Bupati SBB, Asri Arman, bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (23/06/2026) di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri itu difokuskan pada percepatan implementasi Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), sekaligus memperkuat tata kelola desa sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Asri Arman hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Leverne A. Tuasuun, Kepala Bappeda Ruslan Nai, Plt. Inspektur Indra Maruapey, serta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah dan Kemendagri membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat penataan administrasi pertanahan, penegasan batas desa, penyelarasan data spasial, hingga peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Bupati Asri Arman menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan daerah. Menurutnya, kepastian batas wilayah desa akan memberikan dampak besar terhadap efektivitas perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kepastian hukum bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki karakteristik wilayah yang erat dengan keberadaan negeri adat, hak ulayat, dan petuanan masyarakat. Karena itu, implementasi ILASPP dinilai sangat strategis untuk menghadirkan kepastian batas wilayah sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Selain penataan wilayah, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kelembagaan pemerintahan desa melalui peningkatan kualitas administrasi, pengembangan kapasitas aparatur desa, serta penguatan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap hasil koordinasi tersebut dapat mempercepat implementasi Program ILASPP di daerah, sekaligus mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data yang akurat, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Kemendagri, Pemkab SBB optimistis pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas, dan potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara optimal dengan dukungan kepastian tata ruang dan batas wilayah yang jelas.
