AMBON – DPRD Provinsi Maluku mendorong penguatan ketahanan pangan sekaligus percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama untuk memastikan program pembangunan sektor pertanian dan perkebunan benar-benar memberikan manfaat hingga ke tingkat masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah pengembangan komoditas pala dan kelapa yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat Maluku. Hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis agar hasil perkebunan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
DPRD Maluku menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius melalui pembangunan industri pengolahan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas produksi, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Pengembangan hilirisasi juga dinilai sejalan dengan agenda nasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah pusat sebelumnya juga menempatkan hilirisasi sebagai salah satu agenda strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
Swasembada Pangan Harus Berbasis Potensi Lokal
Selain hilirisasi, DPRD Maluku mendorong agar program swasembada pangan disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Maluku memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat menjadi fondasi ketahanan pangan daerah. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan dari sisi produksi, infrastruktur, distribusi, teknologi, hingga akses pasar.
Karena itu, program ketahanan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dapat terserap pasar dengan harga yang layak sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dukungan terhadap petani juga perlu dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Anggaran Pusat Perlu Dikawal
DPRD Maluku juga menilai dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat berbagai program tersebut.
Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pangan, perkebunan dan hilirisasi harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting agar program yang dibiayai pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan administratif.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, fasilitas pengolahan, gudang, transportasi, serta sarana distribusi dapat berjalan sesuai sasaran.
Dengan karakter geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan, aspek konektivitas menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan dan rantai pasok komoditas perkebunan.
Pala dan Kelapa Jangan Lagi Dijual Mentah
Hilirisasi pala dan kelapa menjadi salah satu peluang yang dinilai dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Produk pala misalnya, tidak hanya dapat dipasarkan sebagai biji pala, tetapi dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Demikian pula kelapa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Pemerintah daerah bersama pelaku usaha, perguruan tinggi, koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat perlu membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi.
Langkah tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas bahan baku agar industri pengolahan memiliki kepastian pasokan.
Data pemerintah menunjukkan komoditas kelapa dan pala memang memiliki basis produksi yang kuat di sejumlah wilayah Maluku. Di Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, kelapa dan pala menjadi komoditas perkebunan unggulan dengan areal produksi yang cukup luas.
Sementara itu, pemerintah melalui BBPPTP Ambon juga tengah mendorong hilirisasi perkebunan Maluku melalui pengembangan komoditas kelapa, pala dan kakao, termasuk dukungan benih unggul serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ekonomi Masyarakat Harus Menjadi Orientasi
DPRD Maluku berharap kebijakan swasembada pangan dan hilirisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi maupun investasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.
Petani dan pelaku usaha lokal harus mendapatkan posisi yang kuat dalam rantai ekonomi tersebut. Dengan demikian, nilai tambah dari komoditas daerah dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat Maluku.
Penguatan sektor pangan dan hilirisasi juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah, serta memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan.
Pada akhirnya, DPRD menilai pembangunan sektor pangan dan perkebunan harus diarahkan pada terciptanya kemandirian ekonomi daerah.
Swasembada pangan, penguatan produksi lokal, serta hilirisasi pala dan kelapa harus berjalan beriringan. Dengan dukungan anggaran, pengawasan yang kuat, teknologi, dan keterlibatan masyarakat, potensi komoditas unggulan Maluku diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
