Home / Berita

Minggu, 2 Juli 2023 - 22:43 WIB

Nasib Honorer Jadi Bulan-Bulanan Pemda SBB,DPRD SBB Banyak Bicara Kerjanya sedikit,Miris Rakyat Harus lebih Berhati-Hati 2024 Mendatang

GlobalMaluku.ID,PIRU-Miris nasib Pegawai Honorer yang di rumahkan tanpa gaji oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) jadi bulan-bulanan Pemda sudah hampir dua bulan ini ,yang diberhentikan tanpa menunggu waktu ketentuan yang di turunkan oleh pemerintah pusat per-tanggal 28 November 2023.

Pantauan GlobalMaluku.id, pada hari ini ,puluhan pegawai honorer yang di rumahkan tanpa membayar gaji mereka sepeserpun,oleh Pemerintah Daerah SBB.

“Hal ini terjadi pada RSUD Piru ,Biro umum Pemda SBB dan yang lainnya.ada indikasi di Biro umum yang di pimpin oleh Azis Silouw bahwa pegawai honorer yang Kristen lebih banyak ,makanya di rumahkan.Miris ada apa dengan kepala Biro umum tersebut ,sampai sebisanya mengatakan hal yang demikian , berarti Azis Silouw ini sang aktor dari dirumahkan puluhan bahkan ratusan honorer yang ada di kabupaten SBB ,miris sebagai seorang PNS aktif bisa mengatakan hal yang demikian.”Belum lagi hal tersebut di mainkan oleh Azis Silouw yang dimana,kasus korupsi dana Bencana 1 Miliar lebih ,dia sebagai kuasa pengguna anggaran di kala itu masih berkeliaran dan masih di percayakan oleh Penjabat Bupati SBB,Andi Chandra As’ddudin,untuk menjadi kepala Biro umum di Pemda SBB.Miris orang-orang yang bermasalah dengan hukum masih di percayakan oleh Pj SBB,yang nota benenya adalah BIN , bahaya daerah ini ,kalau orang-orang tersebut masih dipakai ,kalau menurut aturan yang berlaku harus di nonjobkan dari tugas dan jabatannya. Dan dari pantauan dan informasi yang di terima oleh media ini ,bahwa Azis Silouw ini ,rajin setor ke Kejaksaan ,miris masuk dalam pemiliharaan Koruptor berdasi,dalam ajang pemberhentian para pegawai honorer.

Baca Juga  Kapolres SBB ,Menghimbau Pada Masyarakat Harus Menjaga Keamanan Usai Pilkades

“Belum lagi tenaga Nakes yang di rumahkan puluhan orang tersebut pada RSUD Piru ,ini perintah siapa? ya paling tidak yang memimpin daerah ini ,otomatis Andi Chandra As’addudin yang bertanggungjawab atas puluhan honorer yang di rumahkan tanpa memberikan gaji atau hak mereka .

PJ Bupati SBB dinilai oleh masyarakat SBB dan Publik tidak mampu untuk melihat kabupaten SBB ,lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Pj Bupati SBB.

Baca Juga  Abidin, Saya Tidak Ada Janji Politik,Urusan Tanah Dengan Pj Desa Lokki Sudah Di Pending

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)SBB sampai saat ini juga masih menjadi seorang putri sulaeni yang masih tertidur pulas di kantor dewan yang terhormat tersebut.Miris mereka hanya bisa berbicara banyak kerjanya sedikit.padahal mereka di pilih rakyat SBB untuk mewakili sekian juta rakyat SBB untuk melihat kemajuan daerah ini .

Pantauan media ini juga ,bahwa wakil rakyat takut terhadap As’ddudin Chandara,mereka takut kalau anggaran mereka tidak akan di cairkan kalau mereka berbicara terkait hak-hak rakyat di media .DPRD SBB mati suri, DPRD SBB punya kinerja 4D, datang,duduk,diam,dan duit,miris daerah ini ,mau dibawakan kemana .

Harapan Masyarakat SBB untuk Pempus ,dalam hal ini Kementerian dalam Negeri(Kemendagri) Bapak Tito Karnavian agar segera menarik Andi Chandra As’addudin untuk kembali ke kesatuannya, karena dia tidak layak untuk memimpin Kabupaten SBB.”Jangan hanya karena kepentingan Pempus ,kami rakyat di korbankan ,sudah banyak pengangguran di Bumi Saka Mese Nusa ,Kabupaten Seram Bagian Barat.

Share :

Baca Juga

Berita

Fraksi Gerindra Dorong Pemerataan Layanan Publik dan Percepatan Pemekaran Kecamatan Teluk

Berita

Unpatti dan PT TASPEN Sosialisasikan Peningkatan Manfaat Tabungan Hari Tua bagi ASN dan PPPK

Berita

Strong Mom, Strong Family: Pemkot Ambon dan Hope Worldwide Perkuat Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Mental Ibu

Berita

Bantuan Beras Bulog Diluncurkan, Pemkot Ambon Pastikan Warga Terbantu

Berita

Kebakaran Sampah Merambat ke Hutan di BTN Kanawa, Damkar Ambon Kerahkan 4 Unit Mobil

Berita

Wabup SBB Lepas Kontingen Jamnas XII, Pesan Peserta Jadi Duta Daerah yang Membanggakan

Berita

Wali Kota Ambon: Kritik Pemerintah Boleh, Tapi Jangan Caci Maki

Berita

Pemkot Ambon Tegaskan Penanganan Korban Pohon Tumbang April 2026 Sesuai Mekanisme